Amasing Kota Utara, Halmahera Selatan, 28 Mei 2025 – Pemerintah Desa Amasing Kota Utara menggelar rapat koordinasi bersama pangkalan minyak tanah, sebagai tindak lanjut atas surat resmi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Halmahera Selatan. Rapat yang berlangsung di Kantor Desa Amasing Kota Utara ini bertujuan untuk menegaskan kembali pentingnya distribusi minyak yang adil dan sesuai aturan.

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari pangkalan minyak 7 dari PT Babang Raya dan 2 dari PT Sinergi, serta Kepala Dinas Perindagkop Halsel. Kepala Dinas dan Kabid Perdagangan. 

Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari pangkalan minyak 7 dari PT Babang Raya dan 2 dari PT Sinergi, serta Kepala Dinas Perindagkop Halsel. Kepala Dinas dan Kabid Perdagangan. 

Kepala Desa Amasing Kota Utara menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal jalannya distribusi minyak agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan, mengingat minyak tanah adalah kebutuhan pokok masyarakat yang vital.

“Kami minta semua pangkalan tunduk pada aturan. Jangan ada permainan distribusi. Ini menyangkut kepentingan rakyat kecil,” tegas Kepala Desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Kepala Desa Amasing Kota Utara dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat dan surat dinas. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas kepada pangkalan atau pihak manapun yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi minyak.

“Kalau ada yang main-main dengan minyak melakukan penimbunan, pengalihan distribusi, atau manipulasi data kami akan cabut izinnya dan beri sanksi administratif sesuai ketentuan. Tidak ada kompromi,” tegas Kepala Dinas Perindagkop.

Pemerintah Desa berharap rapat ini menjadi awal dari sistem distribusi minyak yang lebih transparan dan akuntabel di wilayah Amasing Kota Utara. Pihak desa juga menyampaikan bahwa mereka siap memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan distributor, dan mendesak kehadiran semua pihak agar solusi dapat dicapai secara menyeluruh demi melindungi kepentingan masyarakat.